Marinus: OPM Berhak Nikmati Dana OTSUS

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, mengatakan, tidak ada yang salah kalau OPM juga ikut menikmati dana Otsus. Pasalnya, dikucurkannya dana Otsus Papua sejak Tahun 2001 lalu melalui UU No 21 Tahun 2001 juga tak lepas dari hasil perjuangan TPN-OPM, khususnya yang terus berjuang untuk kedaulatan kemerdekaan Papua Barat sebagai negara sendiri.

 “Uang Otsus yang banyak mengalir ke Papua sekarang ini karena OPM yang berjuang untuk Papua Merdeka, bukan karena kebaikan hati pemerintah pusat,” ungkapnya kepada Bintang Papua via ponselnya, Rabu, (17/6). Ditegaskannya, pernyataan itu harus menjadi catatan penting bagi semua pihak, terutama pemerintah, karena jika tidak adanya perjuangan OPM dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua, maka mungkin saja dana Otsus tersebut tidak pernah turun ke Papua.

 Untuk itulah, setidaknya sangatlah tepat apabila dana Otsus itu turut dinikmati oleh seluruh rakyat asli Papua, bukan segelintir orang saja, yang menikmati dana Otsus itu, sedangkan rakyat di pedalaman Papua masih hidup dalam ketidakberdayaan mereka di segala aspek kehidupan. “Ya, kadang mereka (OPM,red) berpikir pendek mencari uang di Kota untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Jadi kalau ada anggota TPN-OPM yang mengajukan permintaan ke Bupati atau gubernur untuk membantu kehidupan keluarganya yang sehari-hari di Kota Jayapura dan di Tanah Papua itu sangat wajar, karena TPN-OPM adalah bagian dari rakyat asli Papua,” bebernya. Disinggung soal bagaimana nasib Papua dalam keanggotaan MSG, kata Marinus Yaung bahwa proposal Papua menjadi anggota MSG yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Papua di Pasifik Selatan, yakni organisasi ULMWP pada 5 Februari 2015 lalu akan tentunya masih menjadi pertimbangan Menteri-Menteri Luar Negeri negara-negara anggota MSG. Perhitungan secara politis, Papua berpeluang besar menjadi anggota MSG, walaupun Presiden Jokowi sudah secara langsung mengungjungi PNG dan memberikan tekanan diplomatik kepada MSG untuk mendukung Indonesia soal Papua atau MSG tidak boleh ikut campur masalah dalam negeri Indonesia karena ini menyangkut soal kedaulatan negara. Bahkan tekanan dalam bentuk ancaman militer ke MSG juga ditunjukan Presiden Jokowi dengan memarkir empat Pesawat Tempur Super Sonic Jenis Sukhoi buatan Rusia di Bandara Sentani dan Biak dalam beberapa bulan terakhir ini untuk memperingati MSG tentang sikapnya yang mendukung Papua masuk dalam kumpulan keluarga Melanesia. Dalam hubungan internasional, prinsip ancaman militer Indonesia ini dibenarkan karena paham realisme yang menjadi main stream utama hubungan internasional dengan slogan ‘Civis Pacem Parra Bellum’, Artinya, jika ingin damai, bersiaplah untuk perang’. Akan membenarkan aksi militer Indonesia ke negara-negara MSG, bila Papua masuk menjadi anggota MSG, maka Indonesia siap perang terbuka dengan MSG Pasifik. Dan apakah Papua akan menjadi anggota MSG dan akan ada invasi militer Indonesia ke MSG?. Membaca peluang Proposal Papua ke MSG, Papua berpeluang masuk menjadi anggota MSG karena alasan paling kuat bahwa negara-negara MSG, khususnya Vanuatu, tidak menunjukan sikap yang menghormati asas resiprokal atau resprositas dalam hukum internasional. Asas resiprositas adalah asas hukum yang diatur pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang hukum diplomasi, dimana asas ini mengandung prinsip timbal balik. Tindakan suatu negara terhadap negara lain, harus mendapat tindakan basalan yang sama dari negara lain tersebut. Indonesia telah menunjukan kebaikannya dengan mengucurkan bantuan ekonomi dan keuangan sebesar Rp2,8 triliun untuk pembangunan dan rekonstruksi ulang pembangunan negara Vanuatu akibat bencana alam, tetapi sepertinya tidak cukup mempengaruhi Vanuatu untuk merubah posisinya tentang dukungannya terhadap keanggotaan Papua MSG. Pelanggaran Vanuatu dan negara-negara MSG terhadap asas resiprositas ini yang menjadi alasan paling kuat dirinya melihat Papua akan diterima menjadi anggota MSG, meskipun dikalangan elit politik dan pejabat negara-negara anggota MSG belum terlihat satu suara mendukung atau menolak proposal Papua. Tapi ditingkat gross root, akar rumput, sebagian besar masyarakat Melanesia mendukung Papua kembali berkumpul dalam keluarga besar Melenesia, lepas dari lingkungan keluarga besar Melayu. Harapan dirinya, Papua tidak harus lepas dari Indonesia, tapi sikap Pemerintah yang tidak serius mendukung dialog damai Jakarta-Papua dan membiarkan kasus pelanggaan HAM berat Paniai 8 Desember 2014 lalu tetap menjadi misteri dan tidak terungkap, menjadi amunisi politik paling kuat pengaruhnya saat ini dalam menentukan status Papua di MSG. Negara-Negara MSG ingin melihat komitmen dan keseriusan Jokowi menyelesaikan Papua melalui dialog damai Jakarta Papua tetapi sepertinya harapan MSG terhadap solusi bermartabat dan memiliki rasa hormat terhadap nilai kemanusiaan dan harga diri orang Melanesia di Papua ini tidak akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Papua dan negara-negara MSG. Presiden Jokowi memiliki interprestasi sendiri tentang dialog Jakarta Papua yang tidak akan pernah bisa menyelesaikan akar persoalan Papua. Baginya, jika Jokowi masih saja terus tidak percaya dan mencurigai orang Papua dalam menyelesaikan konflik Papua dengan cara Papua, maka untuk apa lagi kita harus hidup bersama dalam suatu negara. Presiden Jokowi sepertinya tidak mengerti problem utama Papua dengan Jakarta adalah masalah kepercayaan. Kalau Jokowi menunjukkan sikap yang sama lagi dengan tidak percaya kepada orang Papua, seharusnya Papua didukung masuk kembali menjadi bagian dari keluarga besar Melanesia dan menjadi negara sendiri yang berdaulat.(nls/don/l03)  sumber : bintangpapua