Pejuang Papua Merdeka Ajak Rakyat Indonesia Rombak Demokrasi

Pejuang Papua Merdeka, Filep Samuel Karma – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Salah satu pejuang Papua Merdeka yang juga mantan narapidana politik Papua, Filep Jacob Samuel Karma menyatakan, rakyat Indonesia belum merdeka. Ia mengajak rakyat Indonesia merombak demokrasi yang dinilainya tak berpihak kepada rakyat.

Karma mengatakan, selama dibalik jeruji penjara selama 11 tahun, ia merenung dan menyimpulkan, rakyat Indonesia belum merdeka. Meski Belanda tak lagi menjaja Indonesia, namun strata belum berubah. Yang menggantikan level atas adalah para jenderal TNI/Polri.
“Rakyat Indonesia jadi budak mereka. Kalau mau, mari rakyat Indonesia rombak demokrasi di Indonesia,” kata Filep Karma, Senin (30/11/2015).
Menurutnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan, kedaulatan ditangan rakyat. Tapi kondisinya tak seperti itu.
“Yang betul kedaulatan di tangan jenderal TNI/Polri. Berapa jenderal TNI/Polri yang masuk penjara,” ucapnya.
Katanya, jangankan rakyat Indonesia, perintah Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pun tak digubris para petinggi TNI/Polri. Padahal yang bersangkutan adalah kepala negara.
“Jokowi bilang jangan tembak rakyat di Papua, tapi tetap ada penembakan. Jokowi meralang kekerasan kepada oramng asli Papua, tapi kekerasan masih terjadi,” katanya.
Peneliti senior Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, mengatakan kepentingan politik kelompok yang saling memaksakan kehendak lebih dominan dalam demokrasi Indonesia daripada “check and balance”.
“Benar, dalam demokrasi diperlukan check and balance agar terjadi keseimbangan dan saling mengontrol. Namun, yang terjadi sejak Orde Lama hingga saat ini, lebih dominan kepentingan politik kelompok,” kata Karyono Wibowo, di Jakarta beberapa bulan lalu.
Menurutnya, kegaduhan politik yang terjadi pada awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan indikator elit politik semakin terjebak di dalam ruang konflik yang sejatinya kontraproduktif.
Karyono mencontohkan kegaduhan politik di dalam eksekutif maupun dalam hubungannya dengan legislatif seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan perpanjangan kesepahaman dengan Freeport.
Katanya, hal itu mengisyaratkan belum terbangun sinergitas antarlembaga negara, lembaga pemerintahan dan elit politik dalam membangun bangsa ini. Semua lembaga negara dan seluruh elemen masyarakat perlu mendukung terwujudnya Nawacita. (Arjuna Pademme)
Click Source:http://tabloidjubi.com