“Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini,” katanya kepada Jubi, Selasa (10/11/2015).
Ia melanjutkan, lembaga yang sedang dibawa oleh Lenis Kogoya ke Paniai, Deiyai dan beberapa daerah itu lembaga yang bisa merusak tatanan adat masyarakat Papua, sebabLenis menjanjikan honor dan gaji bagi mereka yang akan dilantik dalam kepengurusan lembaga tersebut.
“Kalau mau digaji, ini anggarannnya dari mana? Di Paniai saja ada 100 ribu jiwa. Apakah Lenis mampu? Jangan mengumbar janji-janji kosong ke publik. Lenis harus hargai dan hormati lembaga adat yang ada di Papua. Kalau Lenis datang sebagai ketua LMA dan juga sebagai staf khusus presiden, masyarakat mau ikut yang mana?” ujarnya.
Menurut Gobay, di Paniai, lembaga adat ada dalam DAD Paniai yang diangkat dan dilantik melalui musyawarah masyarakat adat.
“Dan di Paniai semua pemangku adat menolak Lenis Kogoya dan lembaga yang dibawa oleh Lenis itu. Karena masyarakat sudah tahu. Dan juga pada saat Lenis turun ke Paniai, Lenis dikawal ketat oleh TNI dan Polri. Apa yang mau Lenis tunjukkan kepada masyarakat. Apakah sistem mengangkat dan menghentikan pada pemangku adat yang selama ini Lenis lakukan? Ini tidak bisa. Lembaga adat bukan SKPD dalam birokrasi,” katanya.
Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Okto Marko Pekei, melalui aman facebooknya, mengatakan, LMA harus menjelaskan tujuan peletakan batu pertama kantor LMA di distrik Tigi Utara.
“Apalagi peletakan batu pertama ini melibatkan pihak ke tiga yang bisa menimbulkan kecurigaan di antara masyarakat yang berlebihan. Karena biasanya orang saling curiga berlebihan dan bahkan bisa sampai menuduh yang tidak-tidak. Maka saya secara pribadi sangat mengharapkan pengurus LMA untuk menjelaskannya kepada masyarakat,” katanya. (Arnold Belau)
Sumber:http://tabloidjubi.com
No comments:
Post a Comment